Biro Hukum Pemda DIY * * * * *

http://www.birohukum.pemda-diy.go.id/

TUGAS POKOK Menyusun program bidang hukum sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Menyiapkan bahan koordinasi perumusan Perundang-undangan Melaksanakan penelaahan, monitoring dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Menyiapkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Menyiapkan bahan pertimbangan dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah serta Hak Asasi Manusia Melaksanakan kegiatan ketatausahaan F U N G S I Penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum, evaluasi, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pelaksanaan Supremasi Hukum

Tujuan & Sasaran 14-12-2006 T U J U A N 1. Terwujudnya Profesionalisme SDM dan pelatihan intern Instansi 2. Terwujudnya Produk Hukum yang apresiatif dan responsif terhadap tuntutan perubahan 3. Terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum yang cepat, tepat dan akurat 4. Terwujudnya perlindungan dan Bantuan Hukum bagi unsur Pemda dalam hubungan kedinasan S A S A R A N 1. Meningkatnya profesionalisme SDM dan pelayanan intern instansi 2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Hukum 3. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum 4. Meningkatnya Kemampuan Penyusunan Produk Hukum 5. Meningkatnya kualitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) 6. Meningkatnya kualitas pengembangan Dokumentasi Hukum 7. Meningkatnya kemampuan Aparatur Bidang Informatika Hukum 8. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan serta penyelesaian sengketa hukum 9. Meningkatnya kualitas penegakan Supremasi Hukum 10. Meningkatnya kualitas penegakan HAM 11. Meningkatnya kemampuan Aparatur Bidang Hukum

Visi & Misi Biro Hukum Pemerintah Propinsi DIY 14-12-2006 V I S I Menjadi Fasilitator dalam Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum M I S I Meningkatkan Profesionalisme Organisasi Memberikan Fasilitasi Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada semua Unsur pemerintah Daerah dan Masyarakat

DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN RI 2005 18-05-2006 Baca selanjutnya...

Berita sebelumnya... DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2004 DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2005 PP no. 73 tahun 2005 PP No.72 Tahun 2005 Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Tahun 2005 Seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) SK Gub Keputusan 1992 (No. 151-200) SK Gb Keputusan 1992 (No. 101-150) SK-Gub Keputusan 1992 (No.51-100) SK Gub Keputusan 1992 (No. 1-50) Visi & Misi SEMINAR MASALAH BHP Peraturan Daerah